Layanan

Sebagai bentuk dukungan terhadap Kebijakan Satu Peta Nasional (One Map Policy), Pemerintah Daerah Kota Makassar kemudian melayani masyarakat luas dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kota Makassar yang akurat dan valid demi terwujudnya perencanaan dan pembangunan secara cepat, tepat dan terintegrasi.

Hubungi

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
: giskotamakassar@gmail.com
: +628124146655
: +6285298856547
Jl. Ahmad Yani No.2, Bulo Gading,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90111, Indonesia.

Lokasi Kantor :

Penyajian Data

Data Spasial

Data spasial merupakan data yang disajikan dalam bentuk vektor dan raster. Data vektor terdiri dari koordinat antar titik yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial kedalam bentuk point, garis atau area (poligon). Data raster yang disajikan, berasal dari sumber terbuka dan bukan berasal dari data resmi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Data raster di aplikasi ini adalah data citra satelit, OpenStreetMap (OSM) Mapnik, dan CartoDB.

Data Aspasial

Data Non spasial atau disebut data Aspasial adalah data berbentuk tabel yang berisi informasi-informasi tertentu dan terintegrasi dengan data spasial. Data tersebut berbentuk tabular dan juga dihadirkan dalam bentuk grafik, gambar maupun video yang ditampilkan jika sebuah data spasial memilikinya.

Wali Data

RTRW Kota Makassar

Bersumber dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Simpul Jaringan

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu berdasarkan Peraturan Presiden no 27 Tahun 2014.